Filipina Izinkan AS Dirikan Pangkalan Militer di Negaranya

Presiden Filipina Rodrigo Duterte bulan ini mengumumkan bahwa  pembatalan Perjanjian Pasukan Kunjungan (VFA) akan ditangguhkan selama enam bulan lagi, yang memungkinkan pasukan Amerika Serikat mengakses tanah Filipina untuk latihan militer yang ditujukan untuk keamanan regional serta pekerjaan kemanusiaan lokal.

Dilansir dari Asia News, Selasa (1/12/2020) analis memperkirakan langkah ini dinilai sebagai gerakan untuk mengantisipasi aksi China di Laut China Selatan (LCS) yang menabrak klaim wilayah Filipina

“Untuk perspektif pemerintah Duterte, terlalu banyak fokus dari Amerika Serikat pada persaingan kekuatan besar AS-China dan mempersenjatai Filipina hanya untuk menangani China, daripada mempersenjatai Filipina sehingga Filipina dapat melakukan misi lain juga,” kata Derek Grossman, analis senior pada lembaga penelitian Rand Corp.

Filipina, sekutu lama Amerika di Asia, mengubah pandangannya tentang apakah akan membatalkan pakta militer utama AS, karena negara itu sedang menjajaki cara-cara baru untuk mendapatkan keuntungan dari bantuan pertahanan AS tanpa mengisolasi negara adidaya yang lebih baru, China.

Bagi Washington hari ini, Filipina mewakili satu dalam rantai sekutu politik Pasifik Barat yang bekerja sama sesuai kebutuhan untuk menghentikan ekspansi maritim China.

Sementara itu meski berkonflik dengan Beijing, Filipina merasa bahwa China juga merupakan partner dagang yang cukup sentral dan menempati peringkat ketiga dalam transaksi dagang luar negerinya.

Menurut analis, Manila ingin memainkan politik luar negeri yang cukup netral seperti Indonesia dan Vietnam sehingga seluruh sikap baik yang keluar dari Malacanang semata-mata untuk kepentingan internal Filipina dan bukan untuk kepentingan negara adidaya.

“Filipina akan berteman dengan kedua belah pihak, tetapi tidak akan dianggap remeh dan saya pikir tali pengikat jangka pendek enam bulan juga terlihat dalam konteks bahwa Filipina dan AS masih membahas revisi dari Perjanjian Pertahanan Bersama,” kata Eduardo Araral, profesor di sekolah kebijakan publik Universitas Nasional Singapura.

AS akhir-akhir ini selalu melancarkan aksi-aksi militer yang cukup provokatif di LCS. Washington mengklaim hal ini untuk melindungi negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina dari tekanan Beijing. Sementara itu China, yang memiliki persenjataan lebih baik daripada negara lain di Asia Timur, terus mengklaim 90% laut kaya hasil alam itu sebagai miliknya meskipun ada protes bertubi-tubi dari Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. cnbc