800 Orang Tewas di Myanmar, Perang Sipil-Militer Kian Sengit

Lebih dari 800 orang tewas di tangan pasukan keamanan Myanmar sejak aksi protes meletus untuk menentang kudeta militer Februari lalu.

Menurut laporan kelompok pemantau hak asasi manusia, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) per Senin (17/5) sebanyak 802 orang tewas akibat tindak kekerasan junta.

Selain itu, tercatat 4.120 orang ditahan, termasuk 20 orang yang dijatuhi hukuman mati.

“Ini adalah jumlah yang diverifikasi oleh AAPP, jumlah kematian sebenarnya kemungkinan besar jauh lebih tinggi,” kata kelompok itu dalam penjelasan hariannya, Selasa (18/5) mengutip Reuters.

Angka itu termasuk kematian tambahan di kota-kota negara bagian Chin dan di distrik kota utama Mandalay dan Yangon.

Junta sebelumnya memperdebatkan jumlah warga sipil yang meninggal dan mengatakan puluhan anggota pasukan keamanan juga tewas selama aksi protes berlangsung.

Krisis politik yang belum reda memicu beberapa pertempuran sengit belakangan ini yang terjadi di Mindat. Pertempuran itu melibatkan tentara dengan milisi lokal.

Tentara menggunakan artileri dan helikopter untuk melawan Pasukan Pertahanan Chinland yang baru dibentuk. Milisi, yang sebagian besar bersenjatakan senapan berburu, mengatakan mereka mundur untuk menyelamatkan warga sipil dari baku tembak.

Menurut keterangan saksi mata, sebanyak 5.000-8.000 penduduk di kota perbukitan barat laut Myanmar bersembunyi di hutan, desa dan lembah sebagai upaya melarikan diri dari serangan militer.

Beberapa penduduk mengaku persediaan makanan menipis. Banyak jalan diblokir dan kehadiran pasukan militer di jalan semakin menghalangi mereka untuk kembali ke kota.

“Hampir semua orang meninggalkan kota,” kata salah satu warga yang lari ke hutan. “Kebanyakan dari mereka bersembunyi.”

Kudeta di Myanmar terus menjadi sorotan internasional. Di antaranya oleh Amerika Serikat dan Inggris yang meminta militer untuk menghindari korban sipil.

Sementara itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunda pemungutan suara mengenai rencana resolusi pembelian senjata oleh militer, menurut keterangan diplomat.

Rencana resolusi itu berisi penangguhan pasokan langsung dan tidak langsung, penjualan atau transfer semua senjata dan amunisi ke Myanmar.

Selain itu, para diplomat PBB juga menyerukan militer Myanmar untuk mengakhiri keadaan darurat, menghentikan semua kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan menghormati keinginan rakyat seperti yang diungkapkan dalam hasil pemilihan November lalu.

Selepas penundaan, belum ada kejelasan waktu mengenai pemungutan suara yang akan dijadwalkan ulang. Beberapa diplomat mengatakan voting itu ditunda untuk menggalang lebih banyak dukungan.

Sumber cnn