Gini nih Detik-detik Kapal Perang Rusia Tabrak Armada Ukraina, yang Bisa Picu Perang Dunia

Militer – Ukraina meminta digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB sekaligus menyerukan penjatuhan sanksi internasional terhadap Moskow setelah Rusia melepaskan tembakan serta menahan tiga kapal Ukraina di perairan Semenanjung Krimea.

Insiden bermula ketika dua kapal artileri Ukraina, Berdyansk dan Nikopol, serta kapal tunda Yana Kapa tengah berlayar dari Pelabuhan Odessa di Laut Hitam ke Mariupol di Laut Azov.

Angkatan Laut Rusia menembaki dua kapal artileri kecil Berdyansk dan Nikopol serta kapal tongkang Yana Kapu di Selat Kerch dekat Crimea.

Berdyansk dan Nikopol dilaporkan mengalami kerusakan setelah terjebak dalam insiden itu, dengan enam pelautnya terluka.

Dalam rekaman video yang beredar facebook, terlihat kapal perang Rusia sengaja menghantam armada Ukraina.

Insiden tersebut terjadi ketika ketiga kapal itu tengah berlayar kembali ke kota pelabuhan Mariupol.

Ukraina mengklaim pihak Rusia mencoba menghadang tiga kapal itu dan menabrak kapal tunda.

Ketiga kapal itu melanjutkan pelayaran ke arah Selat Kerch, namun dihadang kapal tanker.

Enam awak kapal dilaporkan mengalami luka-luka.

Rusia mengutus dua kapal tempur dan dua helikopter ke area tersebut.

Kapal-kapal Ukraina dituduh memasuki perairan Rusia secara ilegal dan lalu lintas di perairan itu dihentikan untuk sementara karena alasan keamanan.

Badan Keamanan Rusia mengonfirmasi salah satu kapal patrolinya menggunakan kekerasan untuk menahan tiga kapal Ukraina, seraya mengklaim bahwa hanya tiga awak kapal yang cedera.

Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, langsung mengadakan pertemuan darurat dengan “kabinet perangnya” untuk menanggapi insiden ini, sebut juru bicara presiden.

Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengumumkan bakal mengajukan undang-undang darurat kepada parlemen (Verkhovna Rada).

Pengajuan itu terjadi setelah terjadi insiden di Laut Hitam di mana kapal perang Ukraina ditembaki dan disita oleh Rusia karena dianggap melanggar kedaulatan wilayah.

Dilaporkan Russian Today Minggu (25/11/2018), UU bakal berdurasi 60 hari, didukung oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Ukraina (NDSC).

Melalui UU itu, pemerintah punya kewenangan untuk membatasi kebebasan sipil yang dijamin konstitusi seperti kebebasan berkumpul maupun kebebasan berpendapat.

Nantinya, pemerintah berhak melarang warganya bepergian, memperketat pengawasan di perbatasan maupun barang-barang yang diimpor.

Selain itu, negara juga meningkatkan kontrol terhadap media. Televisi maupun koran bisa ditutup jika dianggap membahayakan keamanan nasional.

Dalam konferensi pers, Poroshenko mengatakan dia tidak berencana menggelar serangan jika UU darurat tersebut disetujui oleh parlemen.

Dia sudah meminta Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) hingga Uni Eropa (UE) untuk bekerja sama dan memastikan keamanan Ukraina.

“Kami meminta kepada seluruh pihak yang mendukung kemerdekaan Ukraina. Marilah kita semua bersatu,” tegas presiden 53 tahun itu.

Dia melanjutkan bakal berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg Senin (26/11/2018).

Adapun UU itu rencananya bakal berlaku selama 60 hari. Poroshenko menjamin hak warganya dijamin, dan menekankan pemerintahannya baru menggelar langkah militer demi melindungi setiap rakyatnya.

Bagaimana tanggapan internasional?
Uni Eropa meminta Rusia “mengembalikan kebebasan bergerak di Selat Kerch” dan mendesak “semua pihak menahan diri”.

Sementara itu, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), “mendukung kedaulatan Ukraina dan kesatuan wilayahnya secara penuh, termasuk hak bernavigasi di wilayah teritorialnya.

NATO juga mengatakan Rusia mesti “memastikan akses tak terhalang ke pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Azov”.

Apa latar belakang insiden ini?
Perairan dangkal Laut Azov terletak di sebelah timur Krimea dan sebelah selatan sejumlah wilayah yang diduduki sebagian oleh kelompok separatis pro-Rusia.

Dua pelabuhan Ukraina di pesisir utara, Berdyansk and Mariupol, memainkan peranan krusial dalam mengekspor biji-bijian dan baja sekaligus mengimpor batu-bara.

Perjanjian 2003 antara Ukraina dan Rusia menjamin kebebasan berlayar bagi kapal-kapal kedua negara.

Akan tetapi, akhir-akhir ini Rusia mulai memeriksa kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan-pelabuhan Ukraina. Moskow beralasan pemeriksaan itu diperlukan demi keamanan, sembari merujuk pada ancaman bahaya dari kaum radikal Ukraina.

Aksi pemeriksaan itu dimulai setelah Ukraina menahan sebuah kapal nelayan dari Krimea pada Maret lalu.

Lebih dari 10.000 orang tewas di bagian timur Donetsk and Luhansk sejak kelompok-kelompok separatis angkat senjata melawan Ukraina pada April 2014.

Ukraina dan negara-negara Barat menuduh Rusia mengerahkan pasukan ke wilayah itu sekaligus mempersenjatai kelompok -kelompok separatis.

Moskow membantah hal ini, namun berkilah para relawan Rusia-lah yang membantu para pemberontak.

Sumber: tribunnews