Menhan Prabowo: Alutsista Kita Sudah Tua, Mendesak untuk Diganti

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Indonesia perlu diganti karena banyak di antaranya yang sudah tua.

“Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak untuk diganti, kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting,” kata Prabowo setelah rapat dengan Komisi I DPR, Rabu (2/6/2021), dikutip dari Kompas TV.

Ketua Umum Partai Gerindra itu melanjutkan, alutsista yang modern juga dibutuhkan untuk menghadapi dinamika strategis yang berkembang dengan sangat cepat.

Namun, ia menekankan, rencana modernisasi alutsista itu masih digodok oleh Kementerian Pertahanan dengan sejumlah instansi terkait.

“Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas, bersama Kementerian Keuangan dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya,” kata Prabowo.

Prabowo juga menjelaskan, dalam rapat dengan Komisi I yang berlangsung secara tertutup, ia telah memaparkan konsep rencana induk ke depan.

Ia juga menjelaskan mengenai sejumlah isu yang beredar mengenai rencana modernisasi alutsista.

“Banyak pertanyaan, ada juga ya kan isu-isu di luar dan sebagainya saya jelaskan satu per satu,” kata dia.

Kendati demikian, Prabowo tidak menjawab saat ditanya oleh wartawan soal anggaran modernisasi alutsista yang disebut-sebut bakal berasal dari dana pinjaman luar negeri.

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan kini tengah menjadi sorotan menyusul munculnya rencana memodernisasi alutsista TNI secara maraton.

Rencana pembelian alutsista tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Dalam memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar 124.995.000.000 dollar AS. Jumlah itu setara Rp 1,7 kuadriliun.

Namun, nominal tersebut telah dibantah oleh Direktur Jenderal Strategis Kemenhan Rodon Pedrason. “Jumlah anggaran untuk alutsista itu rahasia negara, tetapi angka yang disebutkan Rp 1,750 kuadriliun itu bukan itu,” kata Rodon, dikutip dari Kompas.id, Minggu (30/5/2021).

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) rancangan perpres tersebut menyebutkan bahwa pemenuhan rencana kebutuhan pengadaan Alpalhankam bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui utang asing.

“Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri,” demikian bunyi Pasal 6 Ayat (1) dalam rancangan perpres tersebut.

Sumber kompas