Komnas HAM Tak Setuju Pasukan TNI dan Polri Ditarik dari Papua

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik tidak setuju jika ada pihak-pihak yang mendorong penarikan personel TNI dan Polri di Papua. Menurutnya, ini sama saja melemahkan kekuatan dalam menjaga kedaulatan bangsa.

“Bahaya makanya kalau ada orang yang meminta supaya dilemahkan, Komnas HAM tidak pernah setuju. Termasuk soal pemulangan pasukan dari Papua, bagaimana mungkin dipulangkan orang ada masalah di sana,” ujar Ahmad saat pidato dalam agenda Rapim TNI-Polri 2021, yang ditayangkan melalui chanel Youtube Tribrata Humas Polri, Senin (15/2).

Dalam pandangannya, kehadiran personel TNI dan Polri di Papua dalam upaya pendisiplinan. Sekaligus operasi menjaga kedaulatan.

“Jadi pengurangan dan lain-lain menurut saya suatu yang tidak masuk akal,” tambahnya.

Dia mengingatkan, Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Sehingga terdapat kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu kedaulatan negara. Tugas TNI dan Polri menyelesaikan gangguan tersebut sesuai hak asasi manusia.

“Karena kita negara yang berdaulat tentu kalau ada kelompok tertentu bersenjata apalagi, melakukan tindakan-tindakan melawan hukum mengganggu masyarakat, stabilitas politik, tentu itu kewajiban TNI- Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur. Tentu sesuai dengan standar dengan hak asasi manusia. Karena kami dari Komnas HAM akan menekankan hal itu,” tegasnya.

Sebagai salah satu institusi yang melindungi hak asasi, Komnas HAM mendukung TNI-Polri diperkuat. Karena banyak masyarakat yang mendapatkan serangan, seperti halnya aksi penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

“Jadi salah satu pelindung HAM itu TNI Polri, kalau TNI-Polri tidak mengambil peran. Tentu masyarakat kita akan mengalami berbagai tindakan persekusi kekerasan dan lain-lain,” imbuhnya. 

merdeka