Iran Bentuk Pakta Pertahanan Mirip NATO dengan Aliansinya

Parlemen Iran mengaku sedang mempersiapkan draf resolusi tentang perjanjian pertahanan dan keamanan untuk Poros Perlawanan yang akan ditandatangani bersama aliansinya, negara dan aktor non-negara.

Meskipun aliansi informal sudah ada, tujuan dari perjanjian “gaya NATO” adalah untuk mewajibkan para anggota menanggapi secara kolektif setiap serangan terhadap setiap anggota oleh Israel atau negara musuh lainnya.

Anggota “Poros Perlawanan” disebut termasuk Iran, Suriah, Hizbullah Lebanon, pemerintah Yaman yang dipimpin Houthi, Pasukan Mobilisasi Populer Irak (PMF), Hamas dan Jihad Islam Palestina.

Menurut Fars News Agency, Wakil Parlemen Iran Abu Fadl Abu Trabi mengatakan pekerjaan saat ini sedang dilakukan untuk mengumpulkan tanda tangan yang diperlukan sehingga draf resolusi dapat disetujui untuk diskusi dan pemungutan suara.

“Ketika Israel menyerang salah satu negara Front Perlawanan atau jika Israel mengambil tindakan apa pun terhadap poros ini, negara-negara anggota lain dari kelompok itu harus mengerahkan semua upaya mereka dalam aspek militer, ekonomi dan politik untuk menangkal ancaman,” ujar Trabi.

Russia Today Arabic melaporkan parlemen di Teheran telah mengusulkan Undang-undang (UU) yang mewajibkan pemerintah Iran mengambil tindakan yang diperlukan yang mengarah pada penghapusan Israel pada Maret 2041.

UU itu juga melarang negosiasi apapun dengan Amerika Serikat tentang masalah non-nuklir dan memiliki pasal yang menetapkan Iran harus bekerja mengeluarkan pasukan AS dari wilayah tersebut.

Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut berjudul “Persyaratan untuk bernegosiasi dengan Washington dan mendukung sekutu Teheran”.

RUU itu memiliki 16 bab yang mengatur perlunya bekerja memecahkan blokade Israel di Jalur Gaza, “kembali ke Yerusalem” dan “pembebasan Golan (Suriah)”.

Rancangan tersebut juga mewajibkan Teheran memberikan bantuan kemanusiaan setiap tiga bulan sekali ke Yaman.

Sindonews