Hubungan dengan Turki Memanas, Irak Minta Bantuan Amerika Serikat

Perdana Menteri Irak, Mustafa Al-Kadhimi gambarkan serangan dari Turki di wilayahnya.

Ia menggambarkan serangan Turki sebagai ‘tidak dapat diterima’ dan mendesak Amerika Serikat untuk menyelesaikan perselisihan dalam pertemuan dengan Presiden AS, Donald Trump.

Ankara dan Baghdad telah bernegosiasi sejak pertengahan Juni 2020 untuk menyelesaikan perselisihan mengenai serangan Turki di Kurdistan dan wilayah sengketa lainnya.

Namun, mengasingkan Turki dapat menimbulkan ancaman ekonimo bagi Irak karena Ankara merupakan mitra dagang utama.

Kontitusi Irak melarang penggunaan wilayahnya untuk menyerang negara tetangga.

“Satu-satunya kartu AS yang potensial untuk dimainkan adalah hubungan pribadi antara Trum dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan,” ujar seorang analis kebijakan luar negeri Timur Tengah d Arab Center, Joe Macaron dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Arabnews.

“Dia dapat meminta Turki untuk menghentikan sementara kegiatan lintas perbatasannya,” tambahnya.

Macaron meragukan Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi atau mengancam Erdogan untuk mencapai tujuan ini.

Pada 11 Agustus 2020 lalu, serangan tak berawak Turki di Timur Laut Irak menewaskan dua penjaga perbatasan dan pengemudi kendaraan mereka.

Militer Irak menyebutkan apa yang dilakukan Turki adalah ‘agresi mencolok’.

Serangan pesawat tak berawak itu bertepatan dengan dugaan pertemuan para pejabat tinggi Irak dengan anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, yang berbasis di Irak Utara.

Baghdad membatalkan kunjungan menteri Turki dan memanggil duta besar mereka sebagai tanggapan atas serangan itu.

Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kurdistan juga mendesak Turki dan PKK untuk terus bertempur di luar Irak.

Macaron mengatakan ada informalitas antara Turki, Iran dan Pemerintah Daerah Kurdistan melawan PKK di Irak Utara.

Dia menambahkan hanya sedikit yang dapat dilakukan AS mengenai masalah yang dipandang sebagai prioritas rendah.

“Turki memiliki pangkalan militer di dalam perbatasan Irak dan ada beberapa tantangan yang tertunda antara Ankara dan Baghdad, termasuk kuota air di sungai Tigris dan Efrat,” katanya.

Selama tahun 1990-an Turki melancarkan beberapa serangan militer ke Irak utara dan mendirikan selusin pangkalan militer di wilayah tersebut.

Macaron mengatakan keberhasilan mediasi apa pun akan membutuhkan tekanan Arab pada AS untuk terlibat.

Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein juga mendesak rekan-rekannya dari Mesir, Yordania, Saudi dan Kuwait, serta Liga Arab, untuk dukungan diplomatik untuk menghadapi Ankara dan memaksanya untuk menarik pasukannya yang telah menyusup ke wilayahnya.

Bahkan Prancis juga mengkritik serangan yang dilakukan Turki di wilayah tersebut dan menekankan kedaulatan Irak dalam sebuah pernyataan.

Namun, Turki menuduh Irak ‘menutup mat terhadap keberadaan teroris PKK ditanahnya’.

Direktur Riset di Institut Riset Kebijakan Luar Negeri, Aaron Stein mengatakan AS mendukung hak Turi untuk menyerang PKK di Irak Utara dan memiliki mekanisme untuk mendekonflik operasi kedua negara.

“Dekonflik itu tidak selalu bekerja dengan baik, tetapi saya tidak melihat kebijakan AS berubah. Pemogokan Turki membuat operasi mitra AS di utara lebih sulit, tetapi saya tidak melihat bagaimana kebijakan akan berubah karena fakta itu,” ujarnya.***