Situasi Laut China Selatan Menegangkan, Malaysia Tembak Mati Nelayan Vietnam

Situasi di kawasan Laut China Selatan tegang setelah aparat maritim Malaysia menembak mati seorang nelayan Vietnam pada Minggu malam. Hanoi menuntut jawaban dari Kuala Lumpur atas insiden itu.

Pihak Kuala Lumpur mengklaim insiden penembakan terjadi di perairan mereka setelah pasukan Penjaga Pantai Malaysia berusaha memeriksa dua kapal di perairan timur Kelantan yang dianggap terlibat dalam penangkapan ikan ilegal.

Kepala Penjaga Pantai Mohamad Zubil Mat Som mengatakan kepada Agence France-Presse bahwa para anak buahnya tidak punya pilihan selain melepaskan tembakan untuk membela diri.

“Mereka melakukannya untuk melindungi hidup mereka dan untuk melindungi kedaulatan nasional kami,” ujarnya, yang dilansir South China Morning Post, Rabu (19/8/2020).

Para analis telah menyuarakan keprihatinan atas implikasi insiden tersebut terhadap hubungan di dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)—serta hubungan ASEAN dengan China, yang dituduh menangkap ikan di perairan Vietnam.

Collin Koh, seorang peneliti di S Rajaratnam School of International Studies di Singapura, mengatakan Vietnam perlu mengendalikan komunitas nelayannya dengan lebih ketat.

“Sebelumnya sudah ada tanda-tanda peringatan yang mengarah ke insiden terbaru dan paling serius ini,” katanya.

“Baru September lalu ada perselisihan antara patroli penangkapan ikan Malaysia dan Vietnam di lepas pantai Terengganu. Kita juga harus ingat bahwa (Hanoi) masih berusaha untuk membuat Uni Eropa mencabut kartu kuningnya untuk penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur karena alasan seperti itu,” ujarnya.

Menurut Koh, Thailand juga terpengaruh dengan serentetan laporan baru-baru ini tentang pasukan maritim Thailand yang menangkap kapal-kapal penangkap ikan Vietnam.

Laut China Selatan penuh dengan aksi penangkapan ikan ilegal, di mana Vietnam serta China memiliki industri perikanan yang lebih berkembang, dan keduanya dianggap sebagai pemain kunci.

Vietnam telah menerima ganjaran penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal oleh China, di mana kapal pengiriman Vietnam tenggelam pada bulan April lalu setelah bertabrakan dengan kapal penjaga pantai China.

Perselisihan lain adalah larangan memancing musim panas Beijing di perairan yang diklaimnya di atas garis paralel ke-12—termasuk daerah dekat Beting Scarborough, Kepulauan Paracel, dan Teluk Tonkin—yang menurut para nelayan Vietnam dan Filipina tidak berada dalam yurisdiksi maritim China.

Beijing mengatakan larangan itu, yang dimulai pada 1 Mei dan berakhir pada hari Minggu, diperlukan untuk menjaga stok ikan dan makanan laut. 

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, dengan mengatakan memiliki hak historis atas fitur tanah dan perairan di daerah tersebut. Namun sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei mengatakan pernyataan Beijing bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982.

“Insiden seperti yang terjadi pada hari Minggu, yang dapat berdampak negatif pada hubungan Malaysia-Vietnam, menjadi gangguan ketika ‘ada ikan yang lebih besar untuk digoreng’ sehubungan dengan sengketa Laut China Selatan,” papar Koh.

Insiden itu, kata analis, juga berfungsi sebagai pengingat bahwa banyak negara penggugat di Asia Tenggara memiliki masalah luar biasa yang harus diselesaikan.

“Mungkin akan lebih membantu jika masalah intra-ASEAN ditangani dengan benar untuk mendorong kerjasama di bagian depan Laut China Selatan di masa depan,” kata Koh. “Tanpa itu, itu hanya akan berkontribusi pada kelanjutan keadaan di ASEAN—sebuah blok yang penuh dengan perbedaan intramuralnya sendiri, sehingga membuatnya lebih terbuka untuk pemotongan salami oleh Beijing.”

Hoo Chiew Ping, analis dari Strategic Studies and International Relations Programme di National University of Malaysia, mengatakan penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan yang merajalela adalah salah satu alasan mengapa Malaysia lambat bergerak maju dalam hal pengelolaan keamanan maritim regional.

Menurutnya, penting bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menyelesaikan sengketa daerah penangkapan ikan secara bilateral atau multilateral jika kawasan tersebut disengketakan oleh lebih dari satu pihak. “Vietnam dan Malaysia bisa mengadopsi pendekatan yang lebih berdamai dengan bernegosiasi secara bilateral untuk menyelesaikan masalah perikanan,” ujarnya.

Thomas Daniel, seorang analis senior di Malaysia’s Institute of Strategic and International Studies, mengatakan bahwa kapal-kapal Vietnam didorong ke selatan oleh armada penangkap ikan dan kapal penegak hukum China serta oleh kurangnya stok ikan di daerah penangkapan tradisional mereka.

“Ada spekulasi bahwa kami melihat lebih banyak kapal penangkap ikan Vietnam di sini, dan bahkan jauh seperti (di) Indonesia dan Papua Nugini,” katanya.

Sementara itu, Penjaga Pantai Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak akan berkompromi dalam menghadapi “tindakan ekstrem” dari nelayan asing. Mereka melaporkan telah menahan 43 kapal penangkap ikan asing dan menangkap 487 orang Vietnam sejak 24 Juni, ketika pemerintah Malaysia memerintahkan tindakan keras.

Dalam operasi terpisah namun terintegrasi yang diluncurkan pada April tahun lalu, Penjaga Pantai Malaysia melaporkan bahwa 135 kapal penangkap ikan asing telah ditangkap dan 1.411 awak asing ditahan. Sumber: Sindonews