Sikap Panglima TNI dan Presiden Jokowi Soal Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB Papua

 Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merespons terkait upaya negosiasi dan tebusan Rp 5 Miliar terkait pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB Papua.

Panglima menyebutkan bahwa saat ini upaya pembebasan Kapten Philips Mark Methrtens masih teruis dilakukan.

Saat ini kata Laksamana Yudo, pembebasan akan dilaksanakan pemerintah daerah yakni Bupati Nduga.

Untuk diketahui bahwa pilot Susi Air disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak Februari 2023 lalu hingga saat ini.

Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa Mabes TNI, Pangdam XVII Cenderawasih, dan Pangkogabwilhan III memantau proses negosiasi yang dilakukan PJ Bupati Nduga tersebut.

Dia mengatakan itu semata hanya untuk menjamin keselamatan dari Kapten Philip Mark Mehrtens.

“Kami tetap mengutamakan keselamatan pilot maupun masyarakat di sekitar itu, jangan sampai menjadi korban. Sehingga kita tetap ajukan negosiasi yang damai. Sehingga situasi sekarang, kami, Pangdam, Pangkogabwilhan III monitor yang dilaksanakan PJ Bupati Nduga ini,” kata Yudo dikutip dari kanal Youtibe Wakil Presiden Republik Indonesia pada Rabu (5/7/2023).

Laksaman Yudo Margono mengatakan bahwa Pj Bupati Nduga berada di Wamena untuk menyiapkan pesawat.

Dia mengatakan pesawat-pesawat yang ada di sana khawatir untuk menuju ke daerah yang telah ditentukan atau disepakati terkait negosiasi pemerintah daerah dengan KKB di sana.

“Karena belum percaya tadi, untuk mengangkut atau menegosiasi tadi. Sehingga kita masih menunggu, kita percayakan PJ Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi,” kata Yudo.

Yudo sendiri mengaku belum mengetahui KKB meminta tebusan Rp 5 miliar untuk negosiasi tersebut.

Namun demikian, menurutnya keselamatan nyawa manusia khususnya Phillip dan warga sekitar tetap harus diutamakan.

“Kita belum tahu itu (jumlah uang tebusan Rp5 miliar). Tapi yang jelas, untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut manusia tadi, pilot maupun masyarakat setempat, artinya semahal apapun tidak sebanding dengan keselamatan nyawa,” kata dia.

Kata Presiden Jokowi

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya keras untuk pembebasan pilot Susi Air Philips Mark Marthens yang disanderaan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah saat ini tidak tinggal diam atas peristiwa tersebut.

Dia mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan saat ini tidak dapat diungkapkan ke publik.

Namun Presiden Jokowi memastikan bahwa tim dilapangan tetap bekerja untuk melakukan upaya pembebasan pilot asal Selandia Baru itu.

“Kita tidak tinggal diam lho, kita ini sudah berupaya keras. Tetapi kita tidak bisa buka disini apa yang sedang kita upayakan atau kerjakan di lapangan,” kata Presiden Jokowi, Jumat (7/7/2023) di Kota Jayapura.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat pada Kamis (6/7/2023) malam.

Pembahasan yang terjadi pada pertemuan tersebut mengenai permasalahan dalam pembebasan Kapten Philip Mark Mehrtens.

Namun, kata Presiden Jokowi, pihaknya tidak bisa membuka atau sampaikan terkait apa isi rapat yang berlangsung di Jayapura tersebut.

“Jadi Pemerintah telah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan penyandraan pilot Philips Mark Merthens ini dan Negara tidak diam begitu saja. Saat ini semua upaya terus kita lakukan,” pungkasnya.

Minta Tebusan Rp 5 Miliar

Polda Papua mengungkapkan bahwa KKB Papua dibawah pimpinan Egianus Kogoya minta tebusan hingga Rp 5 miliar.

Tebusan tersebut untuk pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens.

Namun yang terjadi bahwa klompok separatis tersebut tidak pernah membuka komunikasi untuk proses negosiasi.

Pernyataan itu disampaian oleh pihak Polda Papua melalui Kabid Humas Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo.

Dia membenarkan adanya permintaan uang tebusan Rp 5 miliar.

Bahkan permintaan uang tebusan itu akan disanggupi dengan proses negosiasi.

Menurutnya, pihak Pemerintah Daerah telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat.

Namun, ia menyebut, pihak KKB pimpinan Egianus  Kogoya tak pernah membuka negosiasi hingga saat ini.

“Sebetulnya terkait hal itu Pemda sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya,” kata Benny, seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/7/2023).

“Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis.”

“Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB Egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami,” paparnya.

Menurut Benny, polisi tetap akan melakukan proses hukum untuk mengantisipasi hal yang sama terjadi kembali.

“Semua bisa antisipasi hal tersebut bahwa upaya hukum akan tetap kita tegakkan, kita juga akan memproses secara hukum,” katanya.

Merdeka dan senjata tak bisa dipenuhi Sementara itu Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menegaskan tidak akan memenuhi dua permintaan KKB Egianus, yakni merdeka dan senjata.

“Tidak mungkin kami mengabulkan kedua permintaan itu (merdeka dan senjata),” kata Fakhiri di Jayapura, Kamis (29/6/2023).

Sedangkan untuk permintaan tebusan uang masih bisa disiapkan.

“Namun, untuk uang yang juga diminta akan disiapkan dan diserahkan kepada Egianus Kogoya asal sandera yang berkebangsaan Selandia Baru itu dibebaskan dan diserahkan ke aparat keamanan,” tuturnya.

Untuk diketahui KKB Egianus Kogoya telah menyandera pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens sejak 7 Februari 2023 lalu. TribunJambi