Indonesia Diharapkan Mau Kerja Sama dengan Oposisi Junta Militer Myanmar

Aktivis yang tergabung dalam Progressive Voice of Myanmar, Khin Ohmar, menuntut Indonesia melalui utusan khususnya untuk Myanmar, agar membuka kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti pemerintahan bayangan National Unity Government (NUG) dan Ethnic Revolutionary Organization (ERO’s).

“Seruan kami adalah agar ASEAN dapat melampaui atau menghentikan 5PC,” kata Ohmar saat wawancara di Jakarta, Rabu, 2 November 2022.

Paing Takhon (kanan) saat demo menentang kudeta militer di Yangoon, Februari 2021. (Myanmar Now)

Junta militer Myanmar sebelumnya diberikan opsi oleh para pemimpin di ASEAN untuk menyelesaikan krisis paska-kudeta di negaranya melalui 5PC. Kesepakatan 5PC dibuat pada April 2021, yang terdiri: dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.

5PC itu dinilai tidak berjalan secara signifikan. Dalam sebuah surat terbuka untuk para pemimpin ASEAN, sekitar 457 kelompok dan organisasi masyarakat sipil Myanmar meminta ASEAN membatalkan saja konsensus tersebut. Koalisi tersebut juga menyarankan ASEAN bekerja sama dengan para pemimpin sipil NUG dan ERO’s, yang mayoritas loyalis Aung San Suu Kyi.

Para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN bertemu pada pekan lalu di Jakarta untuk membahas mandeknya 5PC. Pertemuan itu mempersiapkan evaluasi dan tindak lanjut 5PC oleh pemimpin negara-negara ASEAN di konferensi tingkat tinggi di Kamboja pertengahan November ini.

Dalam rapat di Sekretariat ASEAN minggu lalu, para menteri luar negeri sejumlah negara ASEAN menyampaikan rasa frustasinya karena tak ada kemajuan 5PC setelah disepakati lebih dari setahun silam. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan ASEAN untuk membuka jalur komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan di Myanmar untuk menyelesaikan masalah dalam negerinya.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R Suryodipuro dalam jumpa pers terpisah mengatakan dalam pemahaman Indonesia, pemangku kepentingan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada NUG. Namun ia menyebut sudah waktunya dilibatkan pihak – pihak di luar Tatmadaw. 

Ohmar mengingatkan, upaya kudeta oleh junta militer di Myanmar pada tahun lalu tidak konstitusional dan melanggar piagam ASEAN. Perlawanan sipil di Myanmar sangat masif dan dominan di lapangan.

Sedangkan Debbie Stothard, aktivis dari Altsean, menganggap tidak efektifnya 5PC di bawah Kamboja sebagai keketuaan ASEAN tahun ini karena blok itu terlalu mudah menyerah. Upaya-upaya diplomatik dari Kamboja tidak cukup, yang tercermin dari meningkatnya kekerasan.

“Mereka (junta militer) bahkan bukan pemerintah, namun pihak brutal yang kalah di akar rumput, mendapat banyak perlawanan yang solid dari tentara rakyat, dan koalisi masyarakat sipil,” kata Debbie. 

Sebelumnya, Debbie dan Ohmar berdiskusi dengan Komisi I DPR RI pada Rabu pagi, 2 November 2022. Kedua aktivis itu menyarankan supaya DPR RI mendorong pemerintah Indonesia supaya memprioritaskan isu Myanmar di keketuaan ASEAN 2023. Sumber: Tempo