Pemerintah Tinggalkan Pendekatan Militer di Papua, Polri Geser Operasi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah tak lagi mengutamakan pendekatan militer dalam menangani konflik di Papua. Ia menyebut pendekatan kesejahteraan yang diutamakan meredam gejolak di Bumi Cenderawasih.

Hal ini ditegaskan oleh Moeldoko saat bertemu dengan Duta besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/1).

“Sejak awal, Pemerintah Indonesia memahami dan menyadari bahwa isu Papua tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan militer,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pemerintah ingin mengatasi masalah dasar masyarakat Papua, seperti pendidikan, kesehatan dan kemiskinan.

Namun, kata Moeldoko, di tengah upaya pemerintah mengatasi masalah Papua, terdapat kelompok bersenjata yang menyerukan kemerdekaan. Menurutnya, kelompok ini mulai menyerang fasilitas umum seperti sekolah dan bahkan menargetkan penyerangan terhadap guru dan para dokter.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan pemerintah pun tak bisa mengabaikan. Moeldoko mengklaim penambahan anggota TNI ke Papua bukan untuk tujuan operasi militer. Ia menyebut operasi militer yang dilakukan di Papua untuk pengamanan perbatasan.

“Sewaktu saya masih menjabat sebagai Panglima TNI, doktrin saya kepada prajurit saya adalah bahwa tentara yang akan berangkat ke Papua harus menaruh cangkul di depan, senjata dikalungkan belakang. Itu artinya pendekatan kesejahteraan adalah nomor satu,” kata Moeldoko.

Polri Geser Wilayah Operasi

Sementara Mabes Polri mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi akan menggeser wilayah operasi dengan pendekatan berbeda pada tahun ini. Keputusan tersebut diambil kepolisian setelah melakukan evaluasi terhadap status operasi Satgas Nemangkawi di Papua.

“Terkait dengan Satgas Nemangkawi pendekatanya kita akan melakukan upaya-upaya perbaikan setelah dilakukan evaluasi. Tentu pemerintah dan juga Polri melakukan pendekatan agar tidak lagi terjadi kekerasan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakar (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Selasa (4/1).

Ramadhan mengklaim dalam beroperasi Satgas Nemangkawi akan lebih menekankan pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Pihaknya tak ingin ada lagi korban kekerasan di Papua.

“Karena tahun ini akan dilaksanakan operasi dengan cara bertindak dan target operasi di wilayah yang berbeda. Yang mana nanti lebih melakukan pendekatan terhadap kesejahteraan dengan harapan tidak ada lagi korban kekerasan,” katanya.

Namun, Ramadhan tidak menjawab secara tegas apakah Mabes Polri akan menarik anggota kepolisian non-organik dalam pendekatan yang baru ini. Ia hanya mengatakan pada operasi mendatang Satgas Nemangkawi akan tetap dibantu oleh Mabes Polri.

“Jadi upaya-upaya yang dilakukan adalah preventif dan Satgas Nemangkawi ini Kasatgas-nya di Polda Papua. Tentu memdapatkan back up dari Mabes Polri,” pungkasnya.

Satgas Nemangkawi merupakan tim gabungan TNI-Polri yang bertugas untuk menghadapi kelompok bersenjata di wilayah Papua. Satgas tersebut di bawah komando Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih.

Masa operasi Satgas Nemangkawi sendiri juga sempat diperpanjang oleh Mabes Polri selama enam bulan pada Juni hingga Desember 2021.

sumber: cnn