Bakamla Ramal Militer Asing Meningkat di Laut China Selatan

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya (Laksdya) Aan Kurnia menyatakan akan banyak kekuatan militer negara-negara asing hadir di Laut China Selatan (LCS) imbas eskalasi konflik di kawasan tersebut.

Ia menilai bercokolnya banyak kekuatan militer asing di LCS itu akan berdampak langsung bagi Indonesia ke depan.

“Dampak langsung [ke Indonesia] konflik dapat diprediksi akan banyak kekuatan militer negara-negara besar di Laut China Selatan, ini juga akan semakin meningkatnya dinamika,” kata Aan dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/9).

Aan menilai eskalasi konflik di Laut China Selatan belakangan ini tengah berkembang. Ditambah lagi, dengan aliansi baru dari Amerika Serikat (AS), Inggris dan Australia yang membentuk AUKUS.

“Bahkan kita lihat Prancis sudah begitu keras dia memulangkan dubes yang ada di Amerika maupun di Australia,” tambah dia.

Tak hanya itu, Aan juga menyampaikan adanya potensi perlombaan senjata menjadi dampak tidak langsung bagi Indonesia dari meningkatnya konflik di Laut China Selatan. Ia menyatakan terdapat potensi gangguan lintas pelayaran jika konflik terus terjadi.

“Kalau larinya ke ekonomi keamanan maka asuransi akan meningkat, biaya logistik juga meningkat, itu dampak keamanannya,” ujar dia.

“Siapa saja penegak hukum harus presence. Ada TNI AL, KKP, Bakamla,” kata Aan.

Selain itu, Aan mengatakan pemerintah dan masyarakat harus mengeksploitasi pelbagai sumber daya alam yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Laut Natuna Utara. Nelayan-nelayan, kata dia, dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya laut di kawasan tersebut.

“Di ZEE itu sumber daya kolom airnya. Ikan yang harus kita manfaatkan. Sekarang belum disiapkan secara profesional,” kata Aan.

“Di landas kontinen kita punya hak berdaulat di dasarnya. Alhamdulillah bulan Juli lalu ESDM lakukan drilling. Kita harus jaga ZEE kita,” tambahnya.

Aan juga menyampaikan upaya diplomasi sangat diperlukan untuk mengamankan wilayah perairan Laut Natuna Utara. Diplomasi diperlukan karena aparat keamanan tak bisa berjalan sendirian untuk mengamankan perairan Laut Natuna Utara.

“Kalau hanya aparatnya saja enggak selesai. Nangkap usir nangkap usir terus. Terus berulang. Tahun kemarin juga gini,” kata dia.

sumber: cnn