TNI Diminta Waspadai Perang Kekinian dan Militer China

Pengamat pertahanan Andi Widjojanto mengatakan TNI yang baru saja berulang tahun ke-74 perlu mewaspadai perang di masa depan yang memiliki karakteristik berbeda.

Hal itu disampaikan Andi dalam Forum Politik dan Kebijakan Publik “Transformasi TNI di Era Disrupsi Teknologi: Prospek dan Tantangan” di Pakarti Center, Jakarta. Menurutnya, perang di masa depan akan berbeda karena sangat bergantung kepada teknologi kekinian dan menghasilkan daya rusak yang lebih tinggi.

“Karakter perang masa depan itu ditandai dengan decisive battle. Tentara-tentara modern masa depan tidak mau lagi perang 2-3 kali, maunya perang satu kali, selesai. Jadi one battle, determine the war,” kata Andi, Senin (7/10).

Andi mengapresiasi langkah TNI memperkenalkan pesawat nirawak Drone CH4 pada HUT ke-74. Ia menilai langkah ini adalah salah satu upaya militer Indonesia mengadopsi teknologi terbaru.

Selain itu, Andi juga mengingatkan TNI soal transisi hegemonik di dunia. Dia mengatakan akan ada pergeseran kekuatan yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat ke kekuatan baru China.

Menyitir CNBC, ia menjelaskan ekonomi China saat ini menjadi terkuat di dunia setelah pada pekan lalu pendapatan domestik bruto (PDB) mereka menyalip Amerika Serikat.

Selain itu, China sedang memperkuat militer mereka untuk menyaingi AS. Bahkan pada 2017 China merupakan negara setelah AS yang punya empat angkatan militer. Selain angkatan darat, laut, dan udara, China juga memiliki angkatan khusus misil.

“Kita pernah lihat spec-nya (misil tentara China), kami mencoba lihat spec-nya. Kalau 1 misil China di Divisi Selatan di Pulau Hainan ditembakkan ke Jakarta, akan sampai ke Jakarta dalam waktu 32 menit. Kalau itu dilempar ke Jakarta 32 menit, teman-teman Angkatan Udara bisa menghitung intercept-nya pakai apa?” ujar dia.

Di tengah kondisi politik global yang memanas, Andi menyarankan TNI mempersiapkan pasukannya untuk bisa bertindak cepat.

Andi juga menilai pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) di tiga wilayah, yakni Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Papua sebagai awal yang positif.

“Kogabwilhan itu akan dua fungsinya, pertama penindak awal ketika ada konflik, kedua sebagai penangkal atau deterrent di wilayah tersebut. Cocok kalau skenarionya rapid response,” ujar dia. [CNNIndonesia]